EVALUASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA KANTOR BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR

Authors

  • Badrus Zaman Universitas Nusantara PGRI Kediri
  • Sasha Rebeca Universitas Nusantara PGRI Kediri

Keywords:

Regional Asset Management, Permendagri 19/2016

Abstract

EVALUASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA KANTOR BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR

References

Andrian, Ikbar dan Muchlis, Mustakim. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Makassar.

Lestari, Fitria Ayu; Kalangi, Lintje dan Lambey, Linda. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mongondow. Sumatera Utara.

Conda Liesye Yolinita Dita; Kalangi, Lintje dan Kalonga, Jessy DL. 2017. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Minahasa Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wonggow, Alan dan Ilat, Ventje dan Affandi Dhullo. 2014. Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Manado Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007. Kota Manado.

Yudistira, Yuyus. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah di Kota Bandung Berdasar Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Bandung.

Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

Downloads

Published

2020-09-19

How to Cite

1.
EVALUASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA KANTOR BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR. SENMEA [Internet]. 2020 Sep. 19 [cited 2025 Dec. 15];5(1):453-9. Available from: https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/288

Similar Articles

1-10 of 134

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>