EVALUASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA KANTOR BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR

Main Article Content

Badrus Zaman
Sasha Rebeca

Abstract

EVALUASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA KANTOR BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR

Article Details

How to Cite
Zaman, B. ., & Rebeca, S. . (2020). EVALUASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA KANTOR BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, 5(1), 453–459. Retrieved from https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/288
Section
Articles

References

Andrian, Ikbar dan Muchlis, Mustakim. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Makassar.

Lestari, Fitria Ayu; Kalangi, Lintje dan Lambey, Linda. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mongondow. Sumatera Utara.

Conda Liesye Yolinita Dita; Kalangi, Lintje dan Kalonga, Jessy DL. 2017. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Minahasa Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wonggow, Alan dan Ilat, Ventje dan Affandi Dhullo. 2014. Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Manado Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007. Kota Manado.

Yudistira, Yuyus. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah di Kota Bandung Berdasar Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Bandung.

Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2